- Kriteria kemiskinan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS harus ditentukan oleh Kementerian Sosial Kemensos, termasuk oleh kepala daerah. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. “Kriteria kemiskinan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS harus ditentukan, seperti kriteria kemiskinan di Jakarta dan daerah jelas beda,” katanya, saat menyerahkan rekomendasi bantuan sosial bansos kepada Mensos, Tri Rismaharini, di Gedung KPK, Jumat 30/4/2021. Bagi kepala daerah yang mampu menurunkan jumlah kemiskinan di daerahnya, dinilai berhasil dalam menjalankan tugasnya. “Kepala daerah yang yang berhasil menurunkan jumlah kemiskinan dianggap berhasil menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya. Baca Juga Soal Harta Kekayaan Kepala Dinkes Lampung Reihana, KPK Nggak Ada Apa-apa! Penanganan situasi darurat adalah yang belum dianggarkan. Kegiatan yang sudah dianggarkan di APBN dan APBD, pengadaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Seperti pandemi Covid-19, tidak ada antisipasi anggaran dan tidak tahu akan terjadi, sehingga pemerintah minta realokasi anggaran dengan dasar harus cepat, karena keselamatan masyarakat harus diutamakan,” tandas Alex. Contoh lain, pengadaan Alat Pelindung Diri APD dan swab, yang dilakukan dengan ketentuan harus jelas oleh pihak yang bergerak di bidangnya, jangan pengadaan APD dilakukan oleh penyedia sembako. Jika pihak penyedia APD dilakukan oleh penyedia sembako jelas tidak mampu, dan akan dilempar ke penyedia lainnya, maka hal itu yang menimbulkan rente, padahal bisa dilakukan ke penyedianya langsung. “Jadi kendati kondisi darurat, harus tetap memperhatikan pengadaan barang secara transparan dan itu yang terjadi dalam korupsi penyaluran bansos,” ungkap Alex. Baca Juga KPK Temukan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu Punya Saham di Perusahaan Ekspor-Impor Sementara itu, mensos menandaskan, saat ini, dari 3 jenis bansos yang diselenggarakan Kemensos, tidak ada dalam bentuk barang, tapi secara tunai.
Untukmengurangi angka kemiskinan, Kemensos membuat program untuk penduduk miskin. Bagaimana cara mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Rabu (14/3). Menurut data Kemensos penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar untuk siswa dari keluarga tidak mampu telah dibagikan kepada 593 ribu siswa dengan jumlah bantuan Jakarta ANTARA - Kementerian Sosial Kemensos telah menetapkan lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan verifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. "Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinya," kata Mensos Tri Rismaharini saat menggelar konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan lima aspek yang menjadi pedoman klasifikasi dalam menetapkan seseorang berhak menerima Bansos terdiri atas tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sandang, dan papan. Sementara sembilan kriteria kemiskinan itu yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Menurut dia saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal diperkotaan dan memiliki rumah lebih dari 100 meter persegi serta memiliki mobil yang terdata masih mendapat bantuan sosial. "Sesuai UU 13/2011, data itu dari daerah, jadi data kami kembalikan ke daerah, kemudian daerah mengecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima Bansos. Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak nge-drop," katanya. Kemensos akan terus melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan NIK yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kemendagri. Sebelumnya, Mensos menyebut terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara ASN yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial baik itu bantuan Penerima Keluarga Harapan PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. "Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada ASN," katanya. Ia menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos. Bahkan, Mensos menyebut profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya. Baca juga PKJS UI Indikator sosial ekonomi penerima bansos perokok lebih rendah Baca juga KPK sebut kriteria kemiskinan penerima bansos turut jadi perhatian Baca juga Sosiolog sarankan Kemensos tambah pelibatan komunitas perbaharui DTKS Baca juga Kajian UI bansos berkorelasi terhadap perilaku merokokKENDARI DETIKSULTRA.COM - Kepala Loka lanjut usia (Lansia) Minaula Kendari, Syamsuddin mengatakan saat ini masih banyak Lansia yang belum terdaftar dalam data terpadu kesejateraan sosial (DTKS) padahal mereka masuk kategori sebagai Lansia miskin. DTKS sendiri dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjadi salah satu syarat bagi warga0% found this document useful 0 votes39 views1 pageDescriptionKriteria kemiskinan kemsosOriginal Title14 kriteria kemiskinanCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes39 views1 page14 Kriteria KemiskinanOriginal Title14 kriteria kemiskinanJump to Page You are on page 1of 1Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel the full document with a free trial!
Tujuannya memastikan bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak salah sasaran. ”Yang melakukan pemutakhiran pendamping langsung,” ungkapnya. Agus menjelaskan, pada awal 2019 ada 63.550 KPM PKH di Kota Keris. Dalam kurun waktu kurang sepuluh bulan, ditemukan 3.076 KPM yang tidak memenuhi persyaratan.1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. ibu hamil/menyusui; dan b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. (2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; b. anak sekolah menengah pertama/madrasah Kriteriamiskin, kemiskinan diperlukan sebagai rujukan, sebagai ukuran sehingga penetapannya mendekati kebenaran. Apa saja 14 kriteria miskin menurut Kemensos RI : Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 M2 per Orang. Jenis Lantai Tempat Tinggal Terbuat dari Tanah/Bambu/Kayu Murahan. Salahsatunya adalah penentuan kriteria kelompok orang miskin yang menjadi Penerima Bantuan Hukum (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri (Pasal 5 Ayat (1)). Hak dasar tersebut antara lain hak atas 14April 2020 10:32:37 KHAIRIL MAHPUZ 6.044 Kali Dibaca Berita Desa Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial RI No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, ditetapkan bahwa kategori fakir miskin dan orang tidak mampu dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu teregister dan belum teregister. .